Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan program perumahan berjalan tepat sasaran. Kolaborasi ini dinilai krusial dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menteri PKP menyampaikan bahwa data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan perumahan. Peran BPS sangat penting dalam menyediakan basis data sosial dan ekonomi yang valid, sementara DPR berperan dalam fungsi pengawasan dan penganggaran agar program berjalan efektif.
Menurutnya, tanpa dukungan data yang presisi, potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan bisa terjadi. Oleh karena itu, sinkronisasi data serta koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat agar intervensi pemerintah lebih efisien dan berdampak nyata.
Program perumahan menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) guna memastikan akses hunian yang layak dan terjangkau.
Melalui sinergi antara DPR, BPS, dan Kementerian PKP, diharapkan pelaksanaan program perumahan nasional semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pemerataan kesejahteraan.
