Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan apresiasi atas peluncuran modul pelatihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disiapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Peluncuran modul ini merupakan bagian penting dari implementasi Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan tujuan memperkuat perlindungan dan pemulihan hak‑hak korban kekerasan seksual serta meningkatkan kapasitas aparat dalam menangani kasus‑kasus TPKS secara profesional dan berperspektif hak korban.
Menteri PPPA menekankan bahwa pendekatan yang berpusat pada korban menjadi landasan utama dalam penanganan kekerasan seksual, termasuk dalam proses penyelidikan, penanganan, dan pemulihan. Aparat penegak hukum dan tenaga layanan wajib memiliki kompetensi khusus, memahami prinsip hak asasi manusia, serta menerapkan perspektif kesetaraan gender dalam setiap tahapan proses hukum. Modul pelatihan ini diyakini dapat membantu menyamakan persepsi aparat dan pendamping dalam membangun sistem penanganan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan serta martabat korban.
Upaya penyusunan modul pelatihan TPKS tersebut juga menjadi bagian dari komitmen negara untuk menekan angka kekerasan seksual yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Polri, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta organisasi masyarakat sipil agar penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan secara adil, holistik, dan memenuhi hak korban secara layak.
📌 Sumber Berita : Infopublik.id
