SURABAYA, 7 JULI 2026 – Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi dengan memborong delapan penghargaan pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026.
Dari delapan penghargaan yang diraih, Jawa Timur berhasil menyabet gelar Juara I pada tiga kategori. Yaitu kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, kategori Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta kategori Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS).
Selain itu, Jawa Timur juga meraih Juara II pada kategori Keuangan Mikro Syariah dan kategori Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Juga menyabet Juara III pada kategori Pariwisata Ramah Muslim dan kategori Inkubasi Bisnis Usaha Syariah, serta Juara IV pada kategori Wakaf.
Dengan penuh syukur dan bangga, penghargaan tersebut diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan di Auditorium MBM, Gedung Transmedia, Jakarta, Senin (6/7) malam.
Atas penghargaan yang diterima, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Jawa Timur.
“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah, pondok pesantren, pelaku usaha, akademisi, lembaga keuangan syariah, hingga masyarakat yang terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Timur,” ujar Khofifah , Selasa (7/7).
“Delapan penghargaan yang kita raih menjadi bukti kesiapan Jatim sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah nasional,” imbuhnya.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil penguatan Halal Value Chain atau rantai nilai industri halal yang dibangun Pemprov Jatim secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Penguatan dilakukan mulai dari pengembangan pelaku usaha, sertifikasi halal, pembiayaan syariah, industri halal, hingga perluasan akses pasar.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni pengembangan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) Safe n Lock yang telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Surat Nomor KEK/250A/M/EKON/09/2024 tanggal 27 September 2024 sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri halal nasional.
Selain itu, Jatim juga memiliki 15 Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) yang terus dikembangkan sebagai etalase produk halal serta 804 destinasi pariwisata ramah muslim yang menjadi bagian penting dalam memperkuat sektor halal secara menyeluruh.
Penguatan ekosistem halal tersebut juga ditopang oleh 21 kawasan terpadu, 17 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 87 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 348.010 penyelia halal, 15 laboratorium halal, serta 573 Rumah Potong Hewan (RPH) halal yang tersebar di berbagai daerah.
Sampai dengan Juni 2026, fasilitasi sertifikasi halal yang dilakukan Pemprov Jatim telah menghasilkan 658.010 pelaku usaha dengan 1.695.437 produk bersertifikat halal. Hasilnya, jumlah usaha halal di Jatim meningkat 105.067 usaha atau tumbuh 19% dibanding tahun sebelumnya.
Produk halal Jatim pun semakin kompetitif di pasar global dengan nilai ekspor mencapai USD 3,222 miliar, yang didominasi sektor makanan dan minuman, disusul tekstil dan turunannya, farmasi, serta kosmetik.
"Saat ini halal sudah menjadi customer value bukan hanya soal sisi religius tapi ada value di dalamnya. Dan kami senantiasa akan terus fokus," tegas Khofifah.
Sementara dari sisi demand, Pemprov Jatim terus memperluas pasar melalui pengembangan pariwisata ramah muslim, kawasan halal, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah.
Sebagai implementasi strategi tersebut, sepanjang tahun 2025 Pemprov Jatim telah melaksanakan delapan program inkubasi usaha syariah yang menjangkau 2.492 pelaku usaha. Sebanyak 2.485 pelaku usaha di antaranya berhasil meningkatkan omzet usahanya.
Khofifah optimis, dengan ekosistem ekonomi syariah yang semakin kuat dan kolaborasi pentahelix yang terus terjaga, Jatim akan semakin memperkokoh posisinya sebagai salah satu pusat industri halal nasional sekaligus berkontribusi terhadap penguatan ekonomi syariah Indonesia.
"Pengembangan ekonomi syariah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi. Ketika seluruh elemen bergerak bersama, maka sektor halal akan tumbuh lebih cepat, lebih inklusif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," pungkasnya.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menegaskan, keberhasilan yang dicapai Jatim tidak terlepas dari peran strategis pondok pesantren yang selama ini menjadi salah satu pilar utama pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis syariah di Jawa Timur.
Saat ini terdapat 7.334 pondok pesantren yang telah berizin dari Kementerian Agama dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Menurut Khofifah, keberadaan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pesantren di Jawa Timur tidak hanya mencetak generasi yang berakhlak mulia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi umat melalui berbagai aktivitas kewirausahaan, pengembangan usaha, sertifikasi halal, hingga digitalisasi ekonomi,” jelasnya.
Khofifah memaparkan, hingga saat ini sebanyak 1.420 pondok pesantren telah memiliki program kewirausahaan.
Sebanyak 97 pondok pesantren telah memperoleh sertifikat halal, 4.494 pondok pesantren memiliki rekening syariah, 177 pondok pesantren menjadi agen Laku Pandai.
Ekosistem tersebut diperkuat oleh keberadaan lebih dari 655,23 ribu santri mukim dari 773,25 ribu santri yang menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur.
Menurut Khofifah, kekuatan tersebut semakin kokoh melalui kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan komunitas yang bersama-sama membangun ekosistem ekonomi syariah yang semakin inovatif, inklusif, dan berdaya saing global.
“Kolaborasi menjadi kunci utama. Ketika pemerintah, pesantren, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat bergerak bersama, maka ekosistem ekonomi syariah akan tumbuh semakin kuat sekaligus mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus memperkuat berbagai program pengembangan ekonomi syariah, mulai dari percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, penguatan industri halal, pengembangan kawasan kuliner halal, pemberdayaan ekonomi pesantren, hingga perluasan akses pembiayaan syariah.
Menurutnya, ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.
“Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat ekonomi syariah di Jawa Timur agar semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen, inovasi, kontribusi nyata, dan tata kelola yang baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Penilaian dilakukan oleh dewan juri independen berdasarkan berbagai indikator pembangunan ekosistem ekonomi syariah.
