Mohon Pemerintah Pusat Sesuaikan Payung Hukum Kebijakan Beras Fortifikasi Untuk MBG
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kesiapan Jatim menjadi pelaksana pertama beras fortifikasi untuk meningkatkan gizi anak melalui MBG. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus dilandasi payung hukum dan regulasi resmi dari pemerintah pusat agar pelaksanaannya sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima kunjungan jajaran tim dari World Food Programme (WFP) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (8/8) malam. WFP sendiri adalah badan kemanusiaan terbesar di dunia yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kita siap menjadi implementor pertama jika pemerintah pusat merevisi aturan/regulasi maupun kebijakan terhadap Beras Fortifikasi," tegasnya.
Untuk itu, Gubernur Khofifah mehon pemerintah menyesuaikan payung hukum kebijakan beras fortifikasi. Regulasi atau kebijakan beras fortifikasi idealnya diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai otoritas resmi, khususnya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak hanya itu, kebijakan ataupun payung hukum terhadap keberadaan beras fortifikasi harus dilakukan dengan jelas sesuai regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jika secara regulasi sudah clear dan terdapat payung hukum yang jelas mengatur Jatim siap mengimplementasikan program ini.
"Jatim siap untuk mengimplementasikan program ini. Saya menyampaikan supaya regulasinya direvisi dulu supaya ketika program ini kita jalankan semua sudah sesuai dengan prosedur," ungkapnya menambahkan.
Secara ketersediaan anggaran, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran yang cukup untuk mendukung program MBG. Akan tetapi, regulasi dan aturan yang digunakan harus selaras dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari.
Khofifah pun meminta WFP harus memaparkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, BGN dan pemerintah pusat terhadap berbagai kandungan yang dihasilkan dalam beras fortifikasi. Termasuk manfaatnya dalam penurunan stunting dan membantu berbagai program yang sukses di berbagai penjuru dunia seperti program makan gratis di Negara India harus dijelaskan.
"Kami siap menjadi pelaksana pertama jika program Beras Fortifikasi. Kami siap jadi Role Model Beras Fortifikasi di Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Senior Advisor Analytics & Science for Food & Nutrition at the Nutrition and Food Quality Service United Nations WFP, Saskia de Pee mengatakan, kedatangannya menemui Gubernur Khofifah yakni ingin mendukung program pemerintah terutama MBG melalui beras fortifikasi.
"Kami mendiskusikan kemungkinan untuk memasukkan beras fortifikasi ke dalam program MBG yang merupakan program pemerintah saat ini," terangnya.
Menurutnya, penggunaan beras fortifikasi dalam program MBG diharapkan dapat memberi penambahan gizi untuk anak-anak. Sehingga meningkatkan pertumbuhan perkembangan dan juga human capital atau sumber daya manusia Indonesia untuk jangka panjang.
"Dengan adanya beras fortifikasi yang diproduksi secara masif melalui program ini, akan menekan atau menurunkan harganya sehingga menjadi lebih terjangkau," jelasnya.
"Ini merupakan intervensi yang bukan hanya penting bagi pendidikan tapi juga bagi kesehatan dan juga gizi untuk anak Indonesia yang lebih baik kedepannya," pungkasnya.
Turut hadir, Regional Project Coordinator for Large-scale Food Fortification Program, WFP Asia Pacific Regional Office (APARO), Bangkok, Thailand Sakshi Jain. Programme Policy Officer (Rice Fortification), WFP Indonesia Country Office (Jakarta) Hizkia Respatiadi. Programme Policy Officer (Nutrition Social Behavior Change and Communication / SBCC), WFP Indonesia Country Office (Jakarta) Agatha.
