Banda Aceh – Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh tidak hanya merusak permukiman dan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan dampak serius pada sektor pendidikan. Ribuan satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK terdampak, dengan fasilitas belajar rusak berat dan ruang kelas yang tak lagi layak digunakan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengungkapkan bahwa kondisi sekolah pascabencana sangat memprihatinkan. Genangan banjir merusak buku pelajaran, alat peraga, perlengkapan praktik, hingga menghabiskan hampir seluruh perabot sekolah.
“Rusaknya hampir semua sekolah yang terkena banjir itu mobilernya juga habis, sehingga mengganggu proses pembelajaran yang normal. Bahkan, ada sekolah yang sama sekali tidak lagi bisa digunakan karena tertimbun longsor dan lumpur,” kata Murthalamuddin kepada InfoPublik di Pusat Informasi dan Media Center Komdigi Aceh, Rabu (7/1/2026).
Dari sekitar 1.200 lembaga pendidikan yang terdampak, sebanyak 20 sekolah mengalami kerusakan berat dan tidak dapat difungsikan sama sekali. Kondisi ini memaksa kegiatan belajar mengajar dialihkan ke tenda-tenda darurat atau ruang kelas sementara sembari menunggu proses rehabilitasi dan relokasi.
Di tengah situasi darurat tersebut, Pemerintah Aceh segera menjalin koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Langkah ini membuahkan dukungan konkret, mulai dari bantuan dana pembersihan sekolah hingga rehabilitasi perabot belajar, terutama di wilayah Aceh Tamiang.
“Kementerian Pendidikan sangat proaktif mendorong pembelajaran darurat ini, termasuk pemberian paket perlengkapan sekolah atau school kit seperti baju, sepatu, dan perlengkapan belajar lainnya,” jelas Murthalamuddin.
Koordinasi tersebut tidak hanya menyasar pemulihan sarana fisik, tetapi juga menjamin keberlangsungan proses pembelajaran serta memperhatikan kesejahteraan guru yang turut terdampak bencana. Untuk itu, Dinas Pendidikan Aceh telah menyiapkan kurikulum darurat dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) khusus kondisi bencana, sejalan dengan surat edaran Kemendikdasmen terkait pendidikan di wilayah terdampak bencana.
“Dalam situasi ini, anak-anak diprioritaskan untuk hadir ke sekolah sebagai bagian dari pemulihan psikososial,” ujarnya.
Kehadiran siswa di sekolah, meski dengan fasilitas terbatas, dinilai penting untuk membantu pemulihan mental. Interaksi dengan guru dan teman sebaya diharapkan mampu mengurangi trauma akibat bencana.
“Yang terpenting anak-anak mau kembali ke sekolah dulu. Jam belajar bisa fleksibel, pakaian tidak harus seragam. Pembelajaran memang bersifat darurat, tetapi kehadiran mereka sangat penting untuk mengurangi trauma dan menjaga semangat belajar,” tambah Murthalamuddin.
Proses pemulihan sektor pendidikan di Aceh diperkirakan memerlukan waktu yang tidak singkat. Sekitar 80 persen pemulihan ditargetkan rampung dalam enam bulan, sementara rehabilitasi dan relokasi total diperkirakan membutuhkan waktu hingga satu tahun atau lebih, bergantung pada ketersediaan anggaran.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk memastikan pendidikan tetap berjalan dan masa depan anak-anak tidak terhenti akibat bencana.
“Musibah memang telah terjadi, tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan. Anak-anak Aceh harus tetap bersekolah agar tidak kehilangan kesempatan belajar dan merusak cita-cita mereka. Bencana ini tidak boleh menghentikan mimpi mereka tentang masa depan yang lebih baik,” pungkas Murthalamuddin.
