Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak semua pihak menjaga ekosistem mangrove. Hal ini merupakan sebuah strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, Mangrove adalah salah satu bagian penting dari kekayaan alam, yang tidak hanya menjadi penyangga ekosistem pesisir, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat.
"Saya sangat menyadari bahwa potensi ekonomi biru Jawa Timur sangat bergantung pada keberadaan ekosistem mangrove yang sehat," kata Gubernur Khofifah saat menghadiri Festival Mangrove Jawa Timur VII yang diselenggarakan di Pantai Bahak, Desa Curah Dringu, Kec. Tongas, Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/8).
Untuk itu, menurut Gubernur Khofifah, momentum Festival Mangrove bukan semata urusan kehutanan atau pesisir, tetapi adalah bagian dari investasi masa depan bangsa dalam bentuk perlindungan ekosistem, pengendalian perubahan iklim, sekaligus penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.
"Jadi kita ingin memberikan referensi kehidupan, _urip iku urup,_ bagaimana kita hidup dan memberikan kehidupan yang lain termasuk adalah kehidupan ekosistem di laut," ujarnya.
Secara administratif, Jawa Timur memiliki 22 kabupaten/kota dengan 151 kecamatan pesisir atau berpantai, 504 pulau-pulau kecil, termasuk 3 pulau kecil terluar (PPKT). Luas wilayah laut kita mencapai 5.202 km², dan total luas perairan 5.240.812,36 hektare.
Data ini menegaskan bahwa ekosistem pesisir, termasuk mangrove, memiliki peran strategis dalam pembangunan Jawa Timur.
"Jawa Timur ini dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, termasuk potensi kelautan yang luar biasa," sebutnya.
Sejak periode awal kepemimpinannya di 2014-2019, perhatian terhadap kelestarian ekosistem mangrove menjadi salah satu prioritas. Hal ini sejalan dengan isu lingkungan global terhadap potensi besar mangrove dalam mitigasi perubahan iklim, khususnya dalam penyerapan karbon dan perlindungan garis pantai.
"Tahun 2022 kita memulai kegiatan Festival Mangrove Jawa Timur sebagai bentuk pengelolaan ekosistem mangrove secara lebih holistik dan terintegrasi, di tahun-tahun sebelumnya kita sudah melakukan _nandur_ mangrove keliling Jawa Timur" katanya.
"Bukan hanya aspek rehabilitasi lingkungan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, edukasi, dan pelayanan sosial," imbuhnya.
Dari konsistensi rehabilitasi mangrove yang dilakukan Gubernur Khofifah, luasan mangrove Jawa Timur saat ini meningkat. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024, luasan mangrove Jawa Timur meningkat signifikan sebesar 3.618 hektare atau 13,29% dibanding tahun 2021, sehingga totalnya kini
mencapai 30.839,3 hektare.
"Angka ini menjadikan Jawa Timur tetap sebagai provinsi dengan mangrove terluas di Pulau Jawa, yakni 48,38% dari total mangrove di pulau ini," katanya.
Keberhasilan pengelolaan ekosistem mangrove hanya dapat terwujud melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi, pegiat lingkungan, dan masyarakat.
Untuk itu sekali lagi kami mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Timur, pimpinan BUMN, BUMD, BUMS, serta para mitra strategis untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung program rehabilitasi ekosistem mangrove.
"Ini adalah proses yang kita lakukan dengan sinergi sangat banyak elemen, insyaallah ekosistemnya sudah terbangun bahwa kampus-kampus terlibat secara aktif, kemudian elemen-elemen pecinta dan penggiat mangrove juga sudah menyatu, perangkat daerah lalu pemerintah daerah kabupaten kota juga instansi-instansi vertikal," sebutnya.
Sementara itu Deputi Tata Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro menyampaikan adanya PP no 27 tahun 2025 mengamanahkan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di level nasional, provinsi, DNA kabupaten kota. Jawa Timur terutama Gubernur Khofifah dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pelopor penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di level provinsi.
"Ilmu yang ibu miliki bisa ditularkan ke provinsi-provinsi lain secepatnya ilmu tentang bagaimana bisa menggerakkan kelompok masyarakat, akademisi, mekanisme pembiayaan yang inovatif, dan lain sebagainya bisa dimasukkan dalam RPPM dan kemudian direplikasi di seluruh Indonesia," kata Sigit Reliantoro.
Di kesempatan ini dilakukan penyerahan penghargaan kepada sejumlah insan peduli perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove serta keanekaragaman hayati hutan pantai oleh Gubernur Jawa Timur.
Selain menanam mangrove, Gubernur Khofifah juga melakukan pelepasliaran benih kepiting sebanyak 300 ekor. Juga melepasliarkan 2 pasang Burung Ibis Putih Kepala Hitam dan 2 pasang Burung Pecuk Padi Hitam 2 pasang.
"Kita melepasliarkan burung tertentu sesuai dengan rekomendasi BKSDA, kemudian kita melepasliarkan bibit kepiting, kadang juga jenis ikan tertentu, itu tapi bukan karena kita, tapi karena rekomendasi BKSDA setempat," katanya.
Tak hanya itu, Gubernur Jatim juga melakukan peninjauan 14 stand pameran hilirisasi pengelolaan ekosistem mangrove, dan aktivitas pembinaan masyarakat.
