SURABAYA, 30 JUNI 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi meluncurkan Pendampingan dan Layanan Terintegrasi bagi Keluarga Aparatur Sipil Negara (PELITA ASN) bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-33 di Graha Menur, RSD Prof. dr. Moeljono Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (29/6).
Dalam peluncuran ini, Gubernur Khofifah menegaskan, ASN tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga perlu memiliki keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas sebagai fondasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pada peringatan Harganas ini kita juga meluncurkan PELITA ASN. Bagaimana pendampingan dan pelayanan secara terintegrasi bagi ASN terutama yang terkait dengan ketahanan keluarga,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, program ini merupakan langkah preventif untuk menyediakan ruang konsultasi bagi ASN dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar, termasuk perceraian.
“Jadi ini sebetulnya lebih kepada _inward looking_ kita melihat kebutuhan ASN di Jatim ini membutuhkan ruang dimana mereka bisa konsultasi sedapat mungkin kita bisa mencegah kemungkinan yang bisa berdampak sampai kepada perceraian,” katanya.
Khofifah mengaku prihatin masih ditemukannya angka perceraian di kalangan ASN. Pemprov Jawa Timur pun berupaya menghadirkan sistem pendampingan yang lebih komprehensif agar persoalan rumah tangga dapat ditangani sejak awal.
“Saya sering kali menyampaikan kenapa kalau tiap Jumat itu hampir selalu dijadikan hari dimana Gubernur menandatangani izin perceraian. Persoalan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga sejauh kita masih bisa mencarikan solusi konsultasi, kita ingin melakukannya melalui konsultasi yang solutif,” jelasnya.
Untuk itu, Khofifah mengatakan, PELITA ASN ini ibarat _ibda’ binafsik_. Maknanya, tambahnya, adalah ajakan untuk memulai perubahan, perbaikan, atau keteladanan dari diri sendiri sebelum mengajak atau menuntut orang lain melakukan hal yang sama.
“Nanti kalau cocok monggo Bupati/ Walikota bisa mengikuti program PELITA ASN karena ini bagian dari ibda’ binafsik kita sendiri mencoba untuk bisa menemu kenali dan memberikan layanan sedapat mungkin,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Jawa Timur sebagai bentuk penguatan sinergi dalam pelaksanaan PELITA ASN.
Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat layanan pendampingan keluarga ASN melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari edukasi, konsultasi, hingga penyelesaian berbagai persoalan keluarga secara terpadu.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyerahkan Penilaian Kinerja Pencegahan Perkawinan Anak (PPA Award) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 kepada kabupaten/kota yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dan kolaborasi dalam upaya mencegah perkawinan anak.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam melindungi hak-hak anak. Kami berharap praktik-praktik baik ini dapat direplikasi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk penyelenggaraan PPA Award yang dinilainya menjadi salah satu terobosan penting dalam upaya perlindungan anak.
“Ada penghargaan PPPA Awards jadi ini juga baru ada di Jawa Timur. Jadi kenapa Jawa Timur sering mendapatkan perhatian dan penghargaan ini karena inovasi dan kreativitasnya sangat luar biasa,” kata Arifah.
Pada PPA Award Tahun 2026, Pemerintah Kota Malang meraih Juara I, disusul Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai Juara II, dan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Juara III. Sementara itu, Penghargaan Inovasi Terbaik diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya, Penghargaan Kelembagaan Terbaik diraih Pemerintah Kabupaten Lamongan, serta Penghargaan Koordinasi Lintas Sektor Terbaik diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Sufi Agustini, Direktur RSD Prof. dr. Moeljono Provinsi Jawa Timur Vitria Dewi, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Shodiqin, jajaran Forkopimda, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
