Berikan Kepastian Hukum Bagi Tanah Wakaf dan Tempat Ibadah Guna Mereduksi Konflik Agraria
SURABAYA, 14 DESEMBER 2025 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyerahkan 2.532 sertipikat tanah wakaf dan tempat ibadah di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Sabtu (13/12).
Penyerahan sertipikat ini menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum bagi tempat-tempat ibadah, gedung-gedung milik lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan institusi lainnya yang berdiri di atas tanah wakaf.
"Ada kepastian hukum dari seluruh bidang tanah yang diatasnya ada gedung baik itu milik institusi, perguruan tinggi, sekolah sekolah, badan-badan wakaf juga dan tentu milik tempat-tempat ibadah," kata Gubernur Khofifah.
Dari 2.532 sertipikat yang diserahkan tersebut rincinya yaitu sertipikat tanah wakaf untuk 2.484 bidang, sertipikat rumah ibadah gereja 24 bidang, sertipikat pura 18 bidang, dan sertipikat vihara 3 bidang.
Selain itu juga dilakukan penyerahan sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah 69 sertipikat dan sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah kabupaten/Kota sejumlah 747 bidang.
Di tahun 2025 ini, penerbitan sertipikat baru baik wakaf dan tempat ibadah telah terbit sebanyak 15.321 sertipikat.
Orang nomor satu di Jatim ini menjelaskan bahwa sertipikat bukan sekadar dokumen pertanahan, tetapi instrumen penting untuk menjaga masa depan aset umat, melindungi tanah wakaf dari sengketa, alih fungsi yang tidak tepat, maupun persoalan hukum lainnya.
Dengan sertipikasi ini, masjid, musala, gereja, pura, vihara, klenteng, pondok pesantren, madrasah, dan berbagai fasilitas keagamaan memperoleh kepastian hukum yang kuat.
"Tempat-tempat ibadah dapat terus menjadi pusat kegiatan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat," ujarnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga menuturkan bahwa langkah ini menjadi ikhtiar untuk dapat mereduksi terjadinya konflik agraria di tempat-tempat ibadah, gedung-gedung milik lembaga sosial, lembaga pendidikan dan institusi lainnya.
Pasalnya banyak terjadi sengketa agraria di tempat-tempat ibadah dan gedung-gedung tersebut lantaran tidak adanya bukti kepemilikan yang sah dan legal.
"Saya berharap akan terus melakukan percepatan sehingga konflik agraria itu terus akan bisa kita reduksi," tegasnya.
Gubernur Jatim ini juga menyampaikan 3 pesan penting yaitu kelola dan jaga tanah wakaf serta tempat ibadah dengan amanah dan profesional. Lalu manfaatkan sertipikat sebagai pondasi pengembangan fasilitas keagamaan.
"Nadzir harus semakin kuat, transparan, dan akuntabel agar manfaat wakaf makin luas," ujarnya.
Kemudian perkuat sinergi antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, Kantor Pertanahan, dan lembaga keagamaan untuk mencapai target 100% sertipikasi tanah wakaf di Jawa Timur.
Karena dengan kepastian hukum, pembangunan ruang ibadah, sekolah keagamaan, panti sosial, dan fasilitas masyarakat lainnya dapat ditingkatkan," tuturnya.
Di kesempatan yang sama Gubernur Khofifah secara khusus meminta kepada seluruh bupati walikota di Jawa Timur agar segera melakukan proses-proses percepatan manakala di wilayahnya belum mencapai 70 persen untuk tanah wakaf dan tempat ibadah.
"Bupati walikota ini bisa menjadi penggerak dari proses sertifikasi, pencapaian PTSL dan sampai kemudian bagaimana bupati walikota bagaimana yang posisinya sebagai tanah wakaf bisa mendapatkan percepatan percepatan, khususnya yang masih belum 70 persen," jelasnya.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada bupati walikota yang capaian sertifikasi tanah wakaf dan tempat ibadah di wilayahnya telah mencapai 70 persen lebih. Hak ini akan memberikan rasa aman, dan tenang bagi masyarakat yang menjalankan ibadah dan berkegiatan.
"Terima kasih yang sudah mencapai 70 persen ke atas," ucapnya.
Di momentum ini, Gubernur Khofifah juga memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan konsolidasi agar gedung-gedung Kantor Urusan Agama (KUA) di Jawa Timur juga memiliki sertipikat.
Di akhir Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri ATR / Kepala BPN yang telah berkenan hadir untuk menyerahkan sertipikat tanah wakaf dan tempat ibadah di Jawa Timur. Ia berharap sinergi dan kolaborasi dapat terus dilakukan untuk capaian yang lebih baik di tahun mendatang.
"Kami menyampaikan terima kasih sinergi yang luar biasa pada siang hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dari penguat bagaimana sebetulnya hak atas tanah bisa mendapatkan penguatan dan kepastian hukum," ucapnya.
Sementara itu Menteri ATR / Kepala BPN Nusron Wahid meminta Gubernur Jatim dan seluruh Bupati Walikota di wilayah Jawa Timur untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki sertipikat tanah yang terbit tahun 1961-1997 agar melakukan pemutakhiran.
Karena menurut Nusron Wahid sertipikat yang terbit di tahun tersebut jika dicek di BPN statusnya belum terdaftar dan tidak terpetakan.
"Saya minta tolong umumkan kepada RT RW dan masyarakat yang jama'ah masjid dan yang bukan jama'ah masjid bagi Mereka yang punya sertipikat tanah terbit tahun 1961 sampai 1997 tolong daftarkan mutakhirkan lagi ke kantor ATR BPN supaya aman," pesannya.
