Tekankan Manajemen Logistik Modern dan Kesiapsiagaan Bencana Ancaman El Nino
SIDOARJO, 10 APRIL 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Gerha Majapahit dan Gedung Olahraga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur di Kantor BPBD Jatim, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (9/4).
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti kedua bangunan sebagai simbol beroperasinya fasilitas baru yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan BPBD dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur.
Gedung Gerha Majapahit yang memiliki luas 19 x 24 meter persegi difungsikan sebagai pusat pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan. Sementara itu, Gedung Olahraga BPBD dengan luas 26 x 14,5 meter persegi dibangun untuk mendukung kegiatan fisik, pelatihan, serta peningkatan kebugaran personel.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kehadiran kedua fasilitas tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola logistik kebencanaan yang lebih tertib, berkualitas, dan akuntabel.
Ia secara khusus menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen logistik berbasis digital dengan metode _First In, First Out_ (FIFO) atau barang masuk pertama harus keluar pertama. Sistem ini dinilai krusial dalam memastikan efektivitas distribusi serta menjaga kualitas logistik, terutama untuk barang-barang yang memiliki masa kedaluwarsa
"Proses sirkulasi dan distribusi harus dijaga agar tercipta FIFO Sistem yang optimal," ujar Khofifah.
Menurutnya, penerapan ekosistem digital dalam pengelolaan logistik merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Sistem tersebut akan mempermudah proses pengawasan, meningkatkan ketelitian pencatatan, serta meminimalkan risiko penggunaan logistik yang sudah tidak layak pakai.
"Digital ekosistem dalam logistik adalah wajib. Maka FIFO Sistem bisa mendeteksi barang yang akan terdistribusi sesuai dengan tanggal penggunaan logistik," jelasnya.
"Melalui FIFO Sistem bisa diketahui apakah logistik sudah masuk tanggal Expired atau belum. Jangan sampai itu terjadi," imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga mengingatkan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD dari seluruh Kab/Kota terkait pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau ekstrem yang kerap dikaitkan dengan fenomena El Nino.
Ia pun menekankan bahwa mitigasi harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemerintah daerah guna menjaga stabilitas sektor pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur.
"Berbagai langkah antisipatif telah disiapkan. Pompa pompa air dalam akan disiapkan menghadapi Musim Kemarau oleh Dinas PU Jatim kepada daerah daerah yang sudah dipetakan terjadinya musim kemarau sehingga Indeks Pertanaman (IP) tetap di angka 2,7. Kita harus melakukan kewaspadaan berganda," tegas Khofifah.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto menyampaikan bahwa pembangunan kedua gedung ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola logistik, operasional, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kebencanaan.
Gedung Gerha Majapahit diharapkan menjadi pusat logistik yang representatif dalam mendukung penyimpanan, pemeliharaan, hingga distribusi bantuan dan peralatan kebencanaan. Dengan fasilitas yang lebih memadai, kesiapsiagaan serta kecepatan respons dalam situasi darurat diharapkan semakin meningkat.
Adapun Gedung Olahraga BPBD Jatim akan dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembinaan fisik dan pelatihan personel, sehingga mampu meningkatkan ketangguhan serta kesiapan aparatur dalam menghadapi berbagai kondisi darurat di lapangan.
Lebih lanjut, Gatot menjelaskan bahwa pembangunan kedua gedung tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, dimulai sejak Juni hingga Desember selama 180 hari kalender. Proyek ini didanai melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
Dalam proses pelaksanaannya, pembangunan juga mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
