Capaian NTE Rp1,26 Triliun, Kontribusi Terbesar Nasional dari Kelompok Tani Hutan Jatim
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini, Pemprov Jatim meraih Penghargaan Terbaik I Nasional dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluh Kehutanan Tahun 2025 di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, Selasa (21/10).
Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian ini. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan Jawa Timur dalam menyelenggarakan penyuluhan kehutanan yang tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
“Keberhasilan Jawa Timur meraih penghargaan Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Terbaik I bukti keberhasilan program penyuluhan kehutanan di Provinsi Jawa Timur sekaligus menegaskan komitmen Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan penyuluhan kehutanan yang berkualitas,” ujar Khofifah di Surabaya, Jum'at (24/10).
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa capaian ini tak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, para penyuluh kehutanan, serta kelompok tani hutan (KTH) di berbagai wilayah. Berdasarkan aplikasi SIMLUH milik Kementerian Kehutanan, nilai transaksi ekonomi (Nilai Transaksi Ekonomi/NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) di seluruh Indonesia mencapai Rp3,01 triliun. Dari jumlah tersebut, Jawa Timur menyumbang Rp1,26 triliun atau 42 persen dari total nasional.
“Capaian real NTE mencapai 75 persen dari target NTE Provinsi Jawa Timur sebesar 1.592.327.349.520 sehingga menempatkan Provinsi Jawa Timur pada urutan pertama diantara provinsi lainnya,” tuturnya.
Saat ini, Pemprov Jawa Timur memiliki 256 tenaga penyuluh kehutanan, terdiri dari 212 ASN (PNS dan CPNS) serta 44 tenaga PPPK, yang bertugas di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, Dinas Kehutanan Jatim juga membina 564 Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang aktif memberikan pendampingan di lapangan.
“Selain itu, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan juga membina sebanyak 564 Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang turut membantu penyuluhan di lapangan,” ungkap Khofifah.
Khofifah berharap Munas penyuluhan kehutanan Tahun 2025 bertema ‘Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan’, menghasilkan rumusan yang bermanfaat dalam peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan untuk dikonversi ke dalam kontruksi menjaga hutan tetap lestari dan masyarakat sejahtera.
“Dengan tidak mengesampingkan upaya dan kontribusi provinsi lainnya, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi sehingga penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dapat lebih berdampak pada kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sebagai informasi, selain Provinsi Jawa Timur, penghargaan juga diberikan kepada sembilan provinsi terbaik lainnya, yakni Provinsi Lampung (Terbaik II), Jawa Barat (Terbaik III), Jawa Tengah (Terbaik IV), Kalimantan Selatan (Terbaik V), DI Yogyakarta (Terbaik VI), Sulawesi Selatan (Terbaik VII), Kalimantan Tengah (Terbaik VIII), Banten (Terbaik IX), dan Kalimantan Timur (Terbaik X).
“Penghargaan ini bukan hanya prestasi Jawa Timur, tetapi juga semangat kolektif seluruh penyuluh kehutanan yang bekerja dengan dedikasi tinggi. Semoga ini menjadi inspirasi bagi provinsi lain untuk terus berinovasi menjaga kelestarian alam Indonesia,” pungkas Gubernur Khofifah.
