Jakarta — Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan arah kebijakan pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan, adaptif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut menempatkan kebudayaan sebagai kekuatan hidup yang berperan strategis dalam pembangunan nasional.
Penegasan ini disampaikan dalam taklimat “Refleksi 2025 dan Arah Kebijakan 2026” yang digelar di Graha Utama Gedung A Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Forum ini menjadi sarana akuntabilitas publik sekaligus pemaparan capaian dan agenda strategis kementerian setelah lebih dari satu tahun berdiri sebagai kementerian tersendiri.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh diposisikan semata sebagai aset statis, melainkan harus menjadi kekuatan dinamis yang memperkuat identitas, mempersatukan bangsa, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Negara hadir sebagai fasilitator dan *enabler*. Komunitas budaya kami tempatkan sebagai aktor utama, sementara pemerintah membangun ekosistem, memperluas akses, meningkatkan kapasitas, dan menjembatani ketimpangan,” ujar Fadli Zon.
Ia menekankan pentingnya kebijakan kebudayaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi, namun tetap berakar pada nilai agar kebudayaan tidak kehilangan makna dan arah.
Salah satu transformasi kebijakan signifikan sepanjang 2025 adalah penguatan peran museum. Museum kini diposisikan sebagai ruang edukasi publik, dialog sejarah, dan diplomasi budaya. Dampaknya, kunjungan ke Museum Nasional Indonesia meningkat hingga 400 persen sepanjang 2025. Saat ini, sebanyak 516 museum di seluruh Indonesia telah diregistrasi dan distandardisasi, dengan sebagian memperoleh dukungan revitalisasi melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, swasta, serta filantropi.
Di bidang pelestarian, Kementerian Kebudayaan mencatat capaian signifikan dengan penetapan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional sepanjang 2025—meningkat hampir delapan kali lipat dibanding tahun sebelumnya—sehingga total mencapai 313. Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia juga meningkat dari 2.213 menjadi 2.727, dengan potensi pencatatan puluhan ribu ekspresi budaya dari 1.340 kelompok etnis.
“Pelestarian warisan budaya adalah investasi peradaban berbasis riset, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Warisan yang terjaga memperkuat identitas bangsa sekaligus meningkatkan martabat Indonesia di mata dunia,” tegas Fadli Zon.
Sektor ekonomi budaya menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, jumlah penonton film Indonesia melampaui 80 juta orang, menandai dominasi film nasional di pasar domestik. Sejumlah film dan animasi Indonesia juga meraih pengakuan internasional. Pada 2026, Indonesia untuk pertama kalinya akan berpartisipasi secara resmi dalam Venice Biennale, memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung global.
Penguatan diplomasi kebudayaan turut menjadi prioritas. Sepanjang 2025, Indonesia memperluas kerja sama kebudayaan dengan negara sahabat serta menginisiasi forum multilateral seperti CANDI dan IPACS sebagai platform dialog dan sinergi lintas kawasan.
Dalam mendukung pelaku budaya, Dana Indonesia pada 2025 telah menjangkau sekitar 2.800 komunitas dan individu. Pada 2026, alokasinya meningkat menjadi Rp6 triliun, disertai pembenahan tata kelola agar penyaluran lebih tepat sasaran dan berdampak luas.
Menutup paparannya, Menteri Kebudayaan menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan akses kebudayaan yang inklusif, sejalan dengan prinsip *no one left behind* dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta menempatkan generasi muda sebagai aktor utama masa depan kebudayaan Indonesia.
“Kita membutuhkan fondasi bangsa yang tidak hanya kuat secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga kokoh secara kultural,” pungkasnya.
