Karawang — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggelar pertemuan dengan para Kepala Kantor Pertanahan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat untuk menyerap langsung berbagai persoalan pelayanan pertanahan yang dihadapi di daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah guna meninjau efektivitas kebijakan pertanahan agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan menggali berbagai kendala faktual yang dihadapi jajaran pertanahan daerah, sekaligus menjaring masukan terkait kemungkinan penyesuaian kebijakan maupun regulasi.
“Saya ingin mengetahui langsung persoalan yang terjadi di lapangan. Jika memang diperlukan penyesuaian kebijakan atau pembentukan regulasi baru, hal itu akan kami kaji berdasarkan kebutuhan nyata di daerah,” ujar Nusron dalam siaran pers yang diterima InfoPublik, Kamis (8/1/2025).
Ia menegaskan, forum tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat perumusan kebijakan pertanahan yang berbasis pada realitas di lapangan. Menurutnya, kebijakan pusat harus lahir dari pemahaman atas kondisi daerah agar implementasinya berjalan optimal.
Menteri Nusron juga meminta jajaran Kantor Pertanahan untuk menyampaikan secara terbuka berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelayanan, terutama jika terdapat aturan yang dinilai kurang relevan dengan situasi setempat.
Dalam kesempatan tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat menyampaikan aspirasi secara langsung, yakni dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Berbagai isu operasional, tantangan pelayanan publik, hingga usulan perbaikan tata kelola pertanahan disampaikan dalam forum tersebut.
Masukan yang diterima akan menjadi bagian dari proses evaluasi berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat organisasi dan meningkatkan kualitas layanan pertanahan, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Pertemuan tersebut dipandu oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yanuar Hikmat Ginanjar. Menteri ATR/Kepala BPN juga didampingi sejumlah pejabat eselon I dan II, di antaranya Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian.
