SURABAYA, 2 NOVEMBER 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026 kategori Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Pemerintah Daerah Paling Berkomitmen dalam Implementasi Kepatuhan Badan Usaha pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penyerahan berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (30/10).
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN. Sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk para pekerja.
Upaya tersebut, lanjutnya, sejalan dengan Nawa Bhakti Satya, khususnya program Jatim Sehat yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Jawa Timur. Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas, merata, mudah diakses, dan berkeadilan.
"Jatim Sehat bukan hanya berbicara tentang bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan ketika sakit, tetapi juga bagaimana memastikan setiap warga memiliki akses terhadap perlindungan kesehatan. Termasuk para pekerja yang harus mendapatkan hak jaminan kesehatan melalui kepatuhan badan usaha terhadap Program JKN," ujar Khofifah, Sabtu (31/10).
Khofifah menjelaskan, komitmen Jatim Sehat diwujudkan melalui sejumlah program, di antaranya Kesehatan Inklusif, Preventif dan Aksesibel (KIPA), Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas (TANTISTAS), Desa Sehat, serta penguatan layanan kesehatan rujukan.
Melalui program TANTISTAS, kata Khofifah, Pemprov Jatim mendorong perluasan akses pembiayaan kesehatan, termasuk dukungan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Biakesmaskin.
Sementara itu, program Desa Sehat diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar melalui optimalisasi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), pemenuhan tenaga kesehatan, serta peningkatan kapasitas pelayanan di Puskesmas.
Pemprov Jatim, lanjutnya, juga mengembangkan pelayanan kesehatan bergerak untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui layanan rumah sakit terapung dan kunjungan dokter spesialis di koridor Madura serta wilayah kepulauan.
"Prinsipnya, pelayanan kesehatan harus semakin dekat dengan masyarakat. Tidak boleh ada warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan hanya karena persoalan jarak, kondisi geografis, maupun keterbatasan ekonomi," kata Khofifah.
Penguatan layanan juga dilakukan melalui pengembangan Jatim World Class Hospital Collaboration. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah sakit rujukan milik Pemprov Jatim melalui modernisasi fasilitas, penguatan teknologi medis, serta kolaborasi dengan rumah sakit kelas dunia.
Khofifah menegaskan, perluasan akses pelayanan kesehatan harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan jaminan kesehatan. Dalam hal ini, kepatuhan badan usaha untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta JKN dan memenuhi kewajiban pembayaran iuran menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat.
Lebih lanjut, Pemprov Jatim akan terus meningkatkan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan dunia usaha guna memastikan kewajiban kepesertaan JKN dilaksanakan sesuai ketentuan. Sehingga, para pekerja memperoleh hak perlindungan kesehatan sebagaimana mestinya.
"Jangan sampai ada pekerja yang kehilangan hak perlindungan kesehatannya karena badan usaha tidak memenuhi kewajiban kepesertaan JKN. Perlindungan kesehatan pekerja merupakan tanggung jawab bersama yang harus kita jaga," tegasnya.
Khofifah berharap penghargaan Satya JKN Awards 2026 dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan badan usaha dalam mewujudkan perlindungan kesehatan yang lebih merata di Jawa Timur.
"Penghargaan ini bukan menjadi titik akhir, tetapi menjadi pengingat bahwa upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan harus terus dilanjutkan. Inilah semangat Jatim Sehat dalam Nawa Bhakti Satya," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan JKN membutuhkan komitmen dan semangat gotong royong seluruh elemen, mulai dari pemerintah, badan usaha, hingga masyarakat.
Ia menyampaikan apresiasi kepada badan usaha yang konsisten memenuhi tanggung jawab dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi para pekerja. Menurutnya, Satya JKN Awards tidak sekadar menjadi bentuk penghargaan, tetapi juga diharapkan menjadi inspirasi bagi badan usaha lainnya untuk ikut menjaga keberlanjutan Program JKN.
“Satya JKN Award ini adalah penghargaan yang diberikan kepada badan usaha yang terus berkomitmen sehingga menjadi bagian integral dari semangat pemerintah untuk terus menumbuhkembangkan BPJS Kesehatan sebagai kekuatan gotong royong raksasa,” katanya.
Secara khusus, Muhaimin juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung penyelenggaraan JKN. Ia berharap daerah yang masih memiliki tunggakan kewajiban dapat segera menyelesaikannya agar tidak menghambat keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.
“Pemerintah daerah kita berikan apresiasi. Satya JKN Award ini juga karena pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi,” pungkasnya.
